Kebijakan Perdagangan Internasional

     Kebijakan adalah suatu kecermatan, ketelitian, dan langkah yang di ambil untuk mengatasi suatu masalah. Kebijakan diambil berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman masa lalu. Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut, kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional.

     Jenis-jenis kebijakan dapat diberlakukan untuk impor dan ekspor yaitu ;

a. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor

         Ada beberapa keburukan mengimpor suatu barang. Salah satunya adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan barang impor. Untuk itulah, pemerintah harus melindungi atau bertindak untuk mengatasi keburukan itu dengan jalan memberi perlindungan (proteksi). Perlindungan itu banyak jenisnya, yaitu :

(1) Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu

     masa atau suatu waktu tertentu. Jadi, kuota dalam impor adalah total

     jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Ketika

     diberlakukan perdagangan bebas, kuota tidak dapat dipakai lagi karena

     dapat menghambat perdagangan internasional.

(2) Tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi

     untuk mengimpor suatu jenis barang. Dengan pengenaan tarif ini, harga

     barang impor menjadi mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi

     di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Penganut

     perdagangan bebas mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang

     impor. Sebaliknya, begara proteksionis mengenakan tarif yang tinggi untuk

     barang impor.

(3) Subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang

     dalam negeri, ada kemungkinan harga brang impor lebih murah daripada

     harga barang produksi dalam negeri. Supaya harga barang produksi dalam

     negeri dapat ditekan, pemerintah dapat memberi subsidi pada produsen

     dalam negeri. Dengan pemberian subsidi ini, harga barang dalam negeri

     menjadi murah.

(4) Larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang

     dilarang diimpor. Misalnya, barang-barang yang berbahaya untuk

     masyarakat. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan

     negara lain yang telah lebih dulu melarang impor barang suatu negara.

     Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk menghemat devisa.

b. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor

       Sama halnya dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, kebijakan di bidang ekspor juga ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri disamping memperoleh keuntungan. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, yaitu :

(1) Diskriminasi harga, adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang

     yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang

     yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah

     daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam

     rangka perang aktif.

(2) Pemberian premi (subsidi). Kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor

     adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan

     ekspor. Pemberian premi (subsidi) itu antara lain berupa bantuan biaya

     produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar

     barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri.

(3) Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan

     menetapkan barang ekspor (harga baranag diluar negeri) lebih murah

     daripada harga didalam negeri. Cara ini hanya dapt dilakukan bila pasar

     dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah.

(4) Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan dimana masing-masing

     pemerintah memberi kebebasan daam ekspor dan impor.

(5) Larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang

     ekspor barang barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa

     karena alasan ekonomi, politik, sosial dan budaya.